Brasil: Wildlife Works keluar dari hutan hujan milik Ka’apor!

tandatangani sampai 15 Jul 2025

Kepada: Menteri bidang Masyarakat Adat, Sonia Guajajara; Presiden FUNAI, Joenia Wapichana; Koordinator sektor ke 6 Kejaksaan Agung - Masyarakat adat dan masyarakat tradisi

Yang terhormat Ibu-ibu dan Bapak-bapak,

Sejak dua tahun para pemimpin Dewan Masyarakat Adat Ka’apor - Tuxa Ta Pame -  mengajukan aduan di Kejaksaan Agung dan FUNAI terhadap pelanggaran hak di wilayah mereka di Maranhão yang dilakukan perusahaan Amerika Serikat - Wildlife Works. Perusahaan ini ingin menjalankan sebuah proyek untuk memperdagangkan kredit karbon di wilayah Alto Turiaçu (wilayah adat Ka’apor) di Amazon. Proyek ini melanggar peraturan nasional dan internasional, demikian aduan tersebut.

Pada Januari 2024 Dewan Masyarakat Adat Ka’apor melalui surat resmi mengabarkan perusahaan tersebut bahwa dewan tidak menerima keberadaan pihak asing dalam kaitannya dengan proyek karbon di wilayah mereka dan menuntut perusahaan segera keluar dari wilayah mereka dan menghentikan segala aktivitas.

Wildlife Works tidak melibatkan Ka’apor dalam Persetujuan atas dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC), dimana hal ini adalah kewajiban yang tercantum dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) PBB no. 169 yang juga telah ditandatangani Brasil.

Perusahaan ini tidak saja mengadakan pertemuan di beberapa desa di wilayah tersebut dan mengabaikan keputusan pemimpin adat, tapi juga beraktivitas dan berjanji yang akhirnya menyebabkan konflik internal masyarakat adat Ka’apor. Hal in menyebabkan wilayah yang sejak puluhan tahun dirusak oleh penebang kayu, pemburu liar dan peternak hewan, akan semakin menderita.

Wildlife Works telah memulai berekspansi ke tanah adat Ka’apor ketika perusahaan ini masih belum teregistrasi di Brasil. Ini sendiri sudah melanggar hukum.

Akibat situasi yang semakin buruk, Dewan Masyarakat Adat Ka’apor pada Oktober 2024 di Mahkamah Agung menyerahkan gugatan terhadap Wildlife Works, Lembaga Pemerintah urusan Masyarakat Adat (FUNAI) dan pemerintah. Dewan menuntut agar semua aktivitas perusahaan di wilayah Alto Turiaçu dihentikan termasuk inspeksi dan pengawasan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah dan FUNAI. Akses perusahaan yang memperdagangkan kredit karbon harus dicegah, terutama karena tidak ada pedoman syarat untuk itu di Brasil.

Kami memohon Anda segera mengambil tindakan untuk menghindari perusahaan terus memasuki wilayah adat Ka’apor dan melanggar hak-hak mereka.

Dengan hormat

penandatangan

• ACCIÓN ECOLÓGICA, Ekuador
• APROMOVA, Brasil
• Belantara Papua, Indonesia
• CDAHL, Meksiko
• Construyendo Paz Latinoamericana, Meksiko
• CPT Santarém Pará, Brasil
• Ecodefender Earth Hour, Indonesia
• Ecopaper, Swiss
• Edu Sur: filosofía y humanidades, Meksiko
• Forum Ökologie & Papier, Jerman
• Fundaexpresión, Kolombia
• Instituto Amazônia Solidária (IAMAS), Brasil
• Kowaki Tanah Papua, Indonesia
• lbh Papua Merauke, Indonesia
• Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Indonesia
• Lembaga Bantuan Hukum Papua Merauke, Indonesia
• Masyarakat Adat Mataloko, Indonesia
• Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, Bolivia
• Pusaka, Indonesia
• Rettet den Regenwald e.V., Jerman
• Salva la Selva, Spanyol
• Women’s Network Against Rural Plantations Injustice (WoNARPI), Sierra Leone
• Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Indonesia