Skip to main content
Search
bahasa lain:

Brasil: Wildlife Works keluar dari hutan hujan milik Ka’apor!

tandatangani sampai 15 Agu 2025

Kepada: Menteri bidang Masyarakat Adat, Sonia Guajajara; Presiden FUNAI, Joenia Wapichana; Koordinator sektor ke 6 Kejaksaan Agung - Masyarakat adat dan masyarakat tradisi

Yang terhormat Ibu-ibu dan Bapak-bapak,

Sejak dua tahun para pemimpin Dewan Masyarakat Adat Ka’apor - Tuxa Ta Pame -  mengajukan aduan di Kejaksaan Agung dan FUNAI terhadap pelanggaran hak di wilayah mereka di Maranhão yang dilakukan perusahaan Amerika Serikat - Wildlife Works. Perusahaan ini ingin menjalankan sebuah proyek untuk memperdagangkan kredit karbon di wilayah Alto Turiaçu (wilayah adat Ka’apor) di Amazon. Proyek ini melanggar peraturan nasional dan internasional, demikian aduan tersebut.

Pada Januari 2024 Dewan Masyarakat Adat Ka’apor melalui surat resmi mengabarkan perusahaan tersebut bahwa dewan tidak menerima keberadaan pihak asing dalam kaitannya dengan proyek karbon di wilayah mereka dan menuntut perusahaan segera keluar dari wilayah mereka dan menghentikan segala aktivitas.

Wildlife Works tidak melibatkan Ka’apor dalam Persetujuan atas dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC), dimana hal ini adalah kewajiban yang tercantum dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) PBB no. 169 yang juga telah ditandatangani Brasil.

Perusahaan ini tidak saja mengadakan pertemuan di beberapa desa di wilayah tersebut dan mengabaikan keputusan pemimpin adat, tapi juga beraktivitas dan berjanji yang akhirnya menyebabkan konflik internal masyarakat adat Ka’apor. Hal in menyebabkan wilayah yang sejak puluhan tahun dirusak oleh penebang kayu, pemburu liar dan peternak hewan, akan semakin menderita.

Wildlife Works telah memulai berekspansi ke tanah adat Ka’apor ketika perusahaan ini masih belum teregistrasi di Brasil. Ini sendiri sudah melanggar hukum.

Akibat situasi yang semakin buruk, Dewan Masyarakat Adat Ka’apor pada Oktober 2024 di Mahkamah Agung menyerahkan gugatan terhadap Wildlife Works, Lembaga Pemerintah urusan Masyarakat Adat (FUNAI) dan pemerintah. Dewan menuntut agar semua aktivitas perusahaan di wilayah Alto Turiaçu dihentikan termasuk inspeksi dan pengawasan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah dan FUNAI. Akses perusahaan yang memperdagangkan kredit karbon harus dicegah, terutama karena tidak ada pedoman syarat untuk itu di Brasil.

Kami memohon Anda segera mengambil tindakan untuk menghindari perusahaan terus memasuki wilayah adat Ka’apor dan melanggar hak-hak mereka.

Dengan hormat

penandatangan

  1. ABED Action pour la biodiversité environnement et développement durable, Republik Demokratik Kongo
  2. Ação Franciscana de Ecologia e Solidariedade, Brasil
  3. Accion Ecologica, Ekuador
  4. Aceh Wetland Forum, Indonesia
  5. Aldeia Rio Do Cahy pataxó comexatiba, Brasil
  6. Amigas da Terra Brasil, Brasil
  7. Apel Green Aceh, Indonesia
  8. APROMOVA, Brasil
  9. Articulação Agro é Fogo, Brasil
  10. Associação Agorecológica Tijupá, Brasil
  11. Associação Justiça nos Trilhos, Brasil
  12. AXIAL Naturaleza y Cultura, Paraguay
  13. Belantara Papua, Indonesia
  14. Bios Iguana A. C., Meksiko
  15. CDAHL, Meksiko
  16. Centre de Recherche pour la Gestion de la Biodiversité (CRGB), Benin
  17. Centre pour la Justice Environnementale, Togo
  18. Centro de Formação Saberes Ka’apor, Brasil
  19. Coletivo de mulheres trabalhadoras rurais do estado do maranhão, Brasil
  20. Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais, Brasil
  21. Comissão quilombola do super do norte, Brasil
  22. Conselho Indigenista Missionário Regional Maranhão, Brasil
  23. Conselho Pastoral dos Pescadores, Brasil
  24. Construyendo Paz Latinoamericana, Meksiko
  25. CPT Santarém Pará, Brasil
  26. Ecodefender Earth Hour, Indonesia
  27. EcoNexus, Inggris Raya
  28. Ecopaper, Swiss
  29. Ecosystèmes et Développement, Kamerun
  30. Edu Sur: filosofía y humanidades, Meksiko
  31. FASE/ES, Brasil
  32. FIAN Indonesia, Indonesia
  33. Fórum carajás, Brasil
  34. Forum Ökologie & Papier, Jerman
  35. Fundaexpresión, Kolombia
  36. Global Forest Coalition, Belanda
  37. Global Forest Coalition, Bolivia
  38. Health of Mother Earth Foundation (HOMEF), Nigeria
  39. ICRA International, Prancis
  40. ICRA Internationnal, Prancis
  41. Indigenous Environmental Network, Amerika Serikat
  42. Instituto Amazônia Solidária (IAMAS), Brasil
  43. Instituto Preservar, Brasil
  44. Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah, Indonesia
  45. Justiça Ambiental, Mozambik
  46. Kowaki Tanah Papua, Indonesia
  47. lbh Papua Merauke, Indonesia
  48. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Indonesia
  49. Lembaga Bantuan Hukum Papua Merauke, Indonesia
  50. Look Green Care Foundation, Nigeria
  51. Masyarakat Adat Mataloko, Indonesia
  52. Milieudefensie, Belanda
  53. Missão Tabita, Mozambik
  54. Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Brasil
  55. Movimento Xingu Vivo para Sempre, Brasil
  56. NRAN - No REDD in Africa Network, Mozambik
  57. Observatorio Ukamau. Territorio y Dignidad, Meksiko
  58. Ofraneh, Honduras
  59. Otros Mundos Chiapas, Meksiko
  60. Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, Bolivia
  61. Pro REGENWALD, Jerman
  62. Pusaka, Indonesia
  63. Red Latina sin fronteras, Spanyol
  64. Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, Meksiko
  65. Rede Alerta contra os Desertos Verdes, Brasil
  66. Rede de Agroecologia do Maranhão -RAMA, Brasil
  67. Réseau d’information et d’appui aux ONG en RDCongo, Republik Demokratik Kongo
  68. Rettet den Regenwald e.V., Jerman
  69. Salva la Selva, Spanyol
  70. Salviamo la Foresta, Italia
  71. SOMO, Belanda
  72. Sumatera Environmental Initiative, Indonesia
  73. SYNAPARCAM, Kamerun
  74. Tasha Research Institute Africa (TASHA), Uganda
  75. Tasha research institute African, Uganda
  76. Teia dos Povos, Brasil
  77. Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS), Indonesia
  78. UNIR-HAITÍ, Haiti
  79. Women’s Network Against Rural Plantations Injustice (WoNARPI), Sierra Leone
  80. World Rainforest Movement, Uruguay
  81. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Indonesia